Puan: IPPP capaian penting perkuat hubungan negara kawasan Pasifik

DPR RI juga siap membantu meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan parlemen di bidang perancangan undang-undang, pengelolaan media, dan pengembangan teknologi informasi

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Sidang Ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang diselenggarakan DPR RI sebagai capaian penting dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik.

"Secara keseluruhan, pertemuan berjalan sukses dan konstruktif. Sebanyak 12 negara, termasuk 7 Ketua Parlemen hadir dalam pertemuan. Ini sungguh merupakan capaian penting, terutama bagi Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik," kata Puan usai menutup Sidang Ke-2 IPPP di Jakarta, Kamis sore.

Dia mengatakan pertemuan IPPP menunjukkan peran penting DPR RI dalam mendorong kemitraan parlemen negara-negara Pasifik guna merespons berbagai tantangan regional.

"Selama pertemuan IPPP, kita berhasil mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi dan cara mengatasinya oleh Indonesia dan negara-negara Pasifik seperti perubahan iklim, maritim, kerja sama ekonomi, SDGs, keamanan dan perdamaian, hingga konektivitas wilayah," tuturnya.

Puan menyebut ada tiga sesi pleno yang dibahas pada pada Sidang Ke-2 IPPP, yakni: (1) fostering regional connectivity and inclusive development; (2) connecting our seas and people: challenges and opportunities; dan (3) harnessing Maritime Potentials for Sustainable and Inclusive Growth.

Dia mengatakan berdasarkan hasil diskusi tersebut, parlemen anggota IPPP kemudian menuangkan-nya ke dalam dokumen Chair's Summary. Dia menuturkan poin pertama Chair's Summary tersebut, yaitu menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi mitra pembangunan bagi negara-negara Pasifik.

Poin kedua, lanjut dia, menyangkut komitmen DPR membantu parlemen negara-negara Pasifik meningkatkan kapasitas dalam menjalankan fungsi parlemen (legislasi, pengawasan, dan anggaran).

"DPR RI juga siap membantu meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan parlemen di bidang perancangan undang-undang, pengelolaan media, dan pengembangan teknologi informasi," ujarnya.

Poin ketiga, tambah dia, kesepakatan untuk memperkuat kerja sama parlemen Indonesia dengan negara-negara Pasifik, serta mendorong peran IPPP dimaksimalkan.

"Saya melihat adanya kesamaan pandangan akan keinginan kuat kita semua untuk membangun hubungan yang konstruktif, yaitu hubungan yang bersahabat dan menghargai kedaulatan dan kesatuan teritori masing-masing negara kita," ucapnya.

Puan juga mendorong agar dibangun jalur komunikasi regional yang efektif antara DPR RI dengan parlemen negara-negara Pasifik dalam menyelesaikan masalah dan tantangan yang dihadapi di kawasan

Dia mengajak pula para delegasi membawa pembahasan dan rekomendasi Sidang Ke-2 IPPP itu ke pihak eksekutif dan gedung parlemen masing-masing.

"Dan saya mengajak delegasi negara-negara Pasifik untuk menceritakan kepada rakyat di negaranya, bahwa Indonesia ingin meningkatkan persahabatan dengan rakyat di Pasifik, karenanya marilah kita menggunakan IPPP ini sebagai platform yang bermanfaat bagi rakyat kita," kata dia.

Sebelumnya, pembukaan Sidang Ke-2 IPPP itu dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menseskab Pramono Anung, dan Wamenlu Pahala Nugraha Mansury.

Adapun pimpinan parlemen negara kawasan Pasifik yang hadir pada Sidang Umum Ke-2 IPPP itu adalah dari negara Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Tuvalu, Kiribati, dan Republik Fiji.

Sementara delegasi parlemen anggota IPPP dari negara Vanuatu, Nauru, Palau, Polinesia Prancis, dan Kaledonia Baru belum dapat menghadiri undangan forum tersebut.